| KATEGORI | PRODUK HUKUM DAERAH |
| JENIS/BENTUK PERATURAN | PERATURAN WALIKOTA BLITAR |
| TIPE DOKUMEN | - |
| NOMOR PERATURAN | 4 |
| TAHUN TERBIT | 2023 |
| T.E.U. BADAN/PENGARANG | |
| TEMPAT PENETAPAN | |
| LOKASI | |
| JUDUL | PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR |
| SUBJEK | |
| TANGGAL PENETAPAN/PENGUNDANGAN | 13 Januari 2025 |
| TANGGAL DICABUT | - |
| STATUS | DIUBAH |
| BAHASA | - |
| BIDANG HUKUM | |
| SUMBER | |
| JUMLAH UNDUHAN | 107 |
| Unduh |
MENGUBAH:
PERATURAN WALIKOTA BLITAR No. 6 Tahun 2020,
PERATURAN WALIKOTA BLITAR No. 32 Tahun 2017
DIUBAH:
PERATURAN WALIKOTA BLITAR No. 71 Tahun 2023
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) – PERUBAHAN
2023
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2023/4
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
- bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pejabat pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan Penyelenggara Negara sebagai Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu disesuaikan guna mendukung pemerintahan yang akurat dan akuntabel.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PERPU No.2 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PER KPK No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PER KPK No.7 Tahun 2016; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERWALI KOTA BLITAR No.32 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2017, perubahan pada Pasal 1 dan Pasal 2
CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2023.
- Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, diubah.
- 6 Halaman.