| KATEGORI | PRODUK HUKUM DAERAH |
| JENIS/BENTUK PERATURAN | PERATURAN WALIKOTA BLITAR |
| TIPE DOKUMEN | - |
| NOMOR PERATURAN | 102 |
| TAHUN TERBIT | 2022 |
| T.E.U. BADAN/PENGARANG | |
| TEMPAT PENETAPAN | |
| LOKASI | |
| JUDUL | PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR |
| SUBJEK | |
| TANGGAL PENETAPAN/PENGUNDANGAN | 13 Januari 2025 |
| TANGGAL DICABUT | - |
| STATUS | BERLAKU |
| BAHASA | - |
| BIDANG HUKUM | |
| SUMBER | |
| JUMLAH UNDUHAN | 69 |
| Unduh |
BANTUAN HUKUM
2022
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO.102, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/102
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK: - Bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d dan Pasal 106 ayat (1) huruf d dan Pasal ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,Pasal 6 huruf j Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada Pejabat Pemerintah, Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan efektivitas dalam pemberian pelayanan bantuan hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.8 Tahun 1981; UU No.48 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; UU No.48 Tahun 1982; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 49 Tahun 2018; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2014; PERDA KOTA BLITAR No 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur asas dan tujuan, ruang lingkup dan prosedur permohonan bantuan hukum, Pemberian bantuan hukum sebelum proses pengadilan, Bantuan hukum dalam proses pengadilan, Pelaksanaan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Koordinasi Kerjasama pembinaan pendanaan bantuan hukum.
CATATAN: - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2022.
- 16 Halaman.