Detail Peraturan

PENGADUAN - PELAYANAN PUBLIK
2022
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 88, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/88
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : - bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 1982; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PERPRES No.76 Tahun 2013; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.76 Tahun 2021; PERPRES No.95 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMEN PANRB No.62 Tahun 2018; PERMEN PANRB No.46 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2011; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2018; PERWALI Nomor 25 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan public, pemantauan evaluasi pelaporan, pembinaan pengawasan dan sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2022.
- Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan Pengaduan pelayanan publik ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- 19 Halaman.