Detail Peraturan

PELAYANAN PERIZINAN
2022
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 62, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/62
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha di Kota Blitar serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah : UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 1982; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.7 Tahun 2021; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERPRES No.10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.49 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.138 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.25 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2018;

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tujuan dan ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Tata Hubungan Kerja, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Jenis Perizinan tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Juli 2022.

- Perizinan dan Non perizinan yang didaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan dalam masih tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya, dan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

- Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat/Akta Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standart Operasional Prosedur Perizinan Dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 400 Halaman.