Detail Peraturan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
2022
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 60, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/60
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023
ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan Pasal 264 ayat (2) Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah : UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERPRES No.80 Tahun 2019; PERPRES No.18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.56 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.81 Tahun 2022; PERDA PROV JATIM No.9 TAHUN 2019; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2018; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2021

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu tentang sistematika penyusunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran

CATATAN: - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2022.
- Kepala Bappeda wajib menelaah kesesuaian antara RKA-PD Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2023.
- Apabila terdapat perbedaan antara program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023 dengan RKA-PD Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan berdasarkan RKA-PD Tahun 2023 hasil pembahasan bersama DPRD.
- 771 Halaman.