Detail Peraturan

JADWAL RETENSI ARSIP – NON KEUANGAN – NON KEPEGAWAIAN
2022
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/40
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 dan sesuai Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kota Blitar Oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09/14/2022.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah : UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 1982; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERKA-ANRI No.12 Tahun 2009; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.3 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2018; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2021; PERWALI No.69 Tahun 2016;

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penyusunan arsip dan penyelamatan arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
CATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2022.
- Hal-hal yang belum diatur dalam PERWALI ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kearsipan Daerah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan.
- 15 Halaman.