Detail Peraturan

BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2022
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2022/28
PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dan untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 4 dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah : UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 1982; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENPAN RB No.17 Tahun 2021; PERMENPAN RB No.25 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA BLITAR No.7 Tahun 2021; PERDA KOTA BLITAR No.6 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi terdiri atas Kepala Badan; Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi: (Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi); Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan Potensi membawahi: (Sub Bidang Penagihan; dan Sub Bidang Penyelesaian Keberatan); Bidang Anggaran membawahi: (Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan Sub Bidang Pengendalian Anggaran); Bidang Perbendaharaan membawahi: (Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan; dan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi); Bidang Akuntansi membawahi: (Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan; dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah); Bidang Aset membawahi: (Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang: dan Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah); Kelompok Jabatan Fungsional. Diatur juga tentang, Mekanisme Pelaksanaan tugas dan Bagan Susunan Organisasi.

CATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2022.
- Nama jabatan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 34 Halaman.