| KATEGORI | PRODUK HUKUM DAERAH |
| JENIS/BENTUK PERATURAN | PERATURAN WALIKOTA BLITAR |
| TIPE DOKUMEN | - |
| NOMOR PERATURAN | 76 |
| TAHUN TERBIT | 2023 |
| T.E.U. BADAN/PENGARANG | |
| TEMPAT PENETAPAN | |
| LOKASI | |
| JUDUL | PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 - 2027 |
| SUBJEK | |
| TANGGAL PENETAPAN/PENGUNDANGAN | 13 Januari 2025 |
| TANGGAL DICABUT | - |
| STATUS | MENCABUT |
| BAHASA | - |
| BIDANG HUKUM | |
| SUMBER | |
| JUMLAH UNDUHAN | 86 |
| Unduh |
STANDAR PELAYANAN MINIMAL - RENCANA AKSI
2023
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 76, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2023/76
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 - 2027
ABSTRAK: - Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Ddan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penerapan standar pelayanan minimal di Kota Blitar juga karena Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika Peraturan Perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data; Integrasi SPM; Rencana aksi Penerapan SPM; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN: - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2023.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 98 Halaman.