Berita Terkini

Informasi seputar kegiatan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Blitar

Launcing Aplikasi JDIH, Ciptakan Warga Lebih Sadar Hukum

BLITAR - Tanggal (01/11), bertempat di Gedung Koesoemo Wicitra Kota Blitar. Pemkot Blitar melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah. Melaunchingkan aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
Juari, S.H., M.Si. Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kota Blitar pada Senin (06/11), menuturkan bahwa aplikasi JDIH merupakan suatu dokumentasi yang berisi tentang produk hukum daerah. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali) dan Keputusan Walikota (Kepwal). Meskipun keberadaan produk ini sudah lama, tetapi baru tahun ini pihaknya membuat sebuah aplikasi tujuannya agar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya. Sehingga warga yang berkepentingan atau yang ingin bertanya tentang hukum, tidak perlu datang ke Bagian Hukum Sekda Kota Blitar. Pasca dilaunching, masyarakat Kota Blitar sudah bisa didownload aplikasi ini melalui http://jdih.blitarkota.go.id/jdih.apk.
Juari berharap, dengan adanya aplikasi ini kedepannya mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum, khususnya yang terkait dengan Pemerintah Kota Blitar. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar hukum.
Sejumlah perda yang tertuang dalam aplikasi ini diantaranya, Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sedangkan Perwali yang tertuang diantaranya, Perwali Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perwali Blitar Nomor 77 tahun 2014, tentang Fasilitas Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar. Sementara Kepwal yang dicantumkan, diantaranya Kepwal nomor 188/577/HK/410.010.2/2011 tentang Penetapan UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan dan UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sebagai Puskesmas Pelayanan Rawat Inap.(vik)