Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Dengan adanya JDIH ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum khususnya Produk Hukum yang terkait dengan Pemerintah Kota Blitar, sehingga kedepannya mampu menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

DASAR HUKUM :

1. Kepres No. 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juni 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
2. Kepmendagri No. 168 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM)
3. Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum